Infografis
Suara.com - Partai Demokrat belum mau terburu-buru menggunakan hak interpelasinya untuk mengkritisi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentunya tanda tangan interpelasi itu kami belum tahu. Kami tidak mau nggege mongso (mendahului hal-hal yang belum diketahui)," ujar Dewan Penasehat Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto di DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Dia mengatakan, dalam rapat internal Fraksi Demokrat belum ada kesepakatan final. Menurutnya, Fraksi Demokrat baru akan berpendapat ketika pemerintah memberikan alasan yang jelas.
"Demokrat belum final. Demokrat ingin minta penjelasan presiden dan pemerintah kenapa BBM dinaikan sekarang. Bagaimana dana kompensasi masyarakat yang kena imbasnya. Bagaimana aturan-aturannya. Alasan-alasan itu yang diminta Partai Demokrat," ujarnya.
"Kalau memuaskan bisa dicukupkan, kalau sebaliknya ya kewenangan dewan bukan hanya interpelasi," sambung Agus lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang dukungan tanda tangan untuk mengajukan hak bertanya atau hak interpelasi kepada Jokowi.
Galangan dukungan akan dilakukan hingga besok Rabu (26/11/2014), dan ditargetkan meraih 325 tanda tangan.
