Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tidak terkejut dengan rencana pengajuan hak interpelasi kepada presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pengajuan hak interpelasi ini diinisiasi oleh Partai Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.
Malah, Basarah menilai KMP sudah menyiapkan sejumlah hak interpelasi atau hak angket dan lainnya untuk kebijakan pemerintah yang bakal diajukan.
"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca Pilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," kata Basarah saat dihubungi, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Karenanya, dia meminta supaya Pemerintah menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR.
"Pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi KIH di DPR agar dukungan politik yang akan diberikan oleh fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif," tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis melaksanakan program-program pemerintahan yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, sambungnya, Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya harus bekerja lebih ekstra hati-hati.
"Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap presiden Jokowi dan Jusuf Kalla maupun terhadap menteri-menterinya," tegas Anggota Komisi III ini.
