Infografis
Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya mengatakan kewibawaan elite TNI dan Polri saat ini sudah rendah di mata prajurit di lapangan. Hal itu terbukti dari terulangnya bentrok antara anggota TNI dan Polri pada Rabu, 19 November 2014, di Batam, Kepulauan Riau, padahal sebelumnya petinggi kedua lembaga sudah berkali-kali menyepakati deklarasi perdamaian.
"Damai di antara petinggi kedua institusi ternyata tidak merembes sampai ke bawah. Kejadian yang berulang ini menunjukkan kewibawaan pimpinan di kedua institusi tersebut lemah di mata prajuritnya," kata Tantowi di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Tantowi menambahkan kasus terulangnya bentrok antara anggota TNI dan Polri menjadi tugas pertama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno. Tedjo Edy, kata Tantowi, mesti mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Ini tugas utama bagi Menkopolhukam saat ini untuk menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya. Dan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah. Harus ada kebijakan khusus yang harus dipatuhi kedua institusi untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi baik di Kepulauan Riau maupun di tempat-tempat lainnya," kata Tantowi.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane Presiden Joko Widodo perlu mempertajam strategi pembangunan sesuai konsep yang ditawarkan Jokowi, yakni Revolusi Mental. Dengan demikian, kata Neta, masyarakat benar-benar bisa merasakan bahwa memang ada perubahan dan pemerintahan Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kasus bentrokan TNI-Polri di Batam adalah sebuah tamparan bagi pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sebulan. Sebab itu Jokowi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapolri serta Panglima TNI sehingga konsolidasi pembangunan hukum dan keamanan bisa segera dilakukan. Setidaknya potensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal sehingga bentrokan itu tidak menjadi teror bagi masyarakat," katanya.
