Infografis
Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menilai sudah 30 hari Joko Widodo menjadi Presiden, tapi belum juga mampu mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Selain itu juga belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap institusi TNI dan Polri. Akibatnya, tidak ada konsolidasi total terhadap penataan sistem hukum dan keamanan.
"Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran. Bentrokan TNI-Polri di Batam salah satu indikasi pemerintahan Jokowi kedodoran dalam mengantisipasi sistem keamanan," kata Neta, Kamis (20/11/2014).
Neta menilai Presiden Jokowi lebih tanggap dan lebih mampu bergerak cepat menaikkan harga BBM ketimbang mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN.
"Seolah pembangunan sistem hukum dan keamanan tidak terlalu penting bagi Jokowi. Padahal, rakyat sangat mengharapkan Jokowi segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN agar penataan sistem hukum dan keamanan segera dilakukan sehingga rakyat merasakan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan," katanya.
Menurut Neta, Jokowi perlu mempertajam strategi pembangunan sesuai konsep yang ditawarkan Jokowi, yakni Revolusi Mental. Dengan demikian, kata Neta, masyarakat benar-benar bisa merasakan bahwa memang ada perubahan dan pemerintahan Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kasus bentrokan TNI-Polri di Batam adalah sebuah tamparan bagi pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sebulan. Sebab itu Jokowi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapolri serta Panglima TNI sehingga konsolidasi pembangunan hukum dan keamanan bisa segera dilakukan. Setidaknya potensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal sehingga bentrokan itu tidak menjadi teror bagi masyarakat," katanya.
