Infografis
Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, Riza Patria, mengatakan telah menerima masukan dari DPRD DKI Jakarta tentang pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta.
Anggota Fraksi Gerindra tersebut mengaku menyayangkan acara pelantikan tetap berjalan. Padahal, menurut dia, saat ini proses pelantikan masih multi tafsir.
"Terkait dengan dikeluarkannya Keppres pengangkatan Basuki sebagai Gubernur dan pelantikan siang ini, kami sesungguhnya menyayangkan atas sikap pemerintah yang terburu-buru yang kami rasa kurang arif untuk memahami dan mengayomi," kata Riza di DPR, Rabu (19/11/2014)
Terkait usulan Keppres pelantikan Jokowi, kata Riza, Komisi II akan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Negara untuk membicarakan masalah tersebut.
"Kami harap pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang tergesa-gesa karena memang tidak ada permasalahan genting, jadi saya kira lebih baik cari solusi perbedaan tafsir ini," kata dia.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyarankan kepada pimpinan DPRD DKI untuk melaporkan proses pelantikan Ahok ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut dia, pelantikan Ahok masih beda tafsir.
"Saya sarankan DPRD DKI Jakarta mem-PTUN-kan pelantikan hari ini. Kemudian minta fatwa Mahkamah Agung," kata Yandri.
Apabila gugatan DPRD DKI dikabulkan PTUN, kata Yandri, jabatan Ahok sebagai gubernur otomatis dicabut lagi.
"Gugur. Itukan prosedur hukum. Kita minta tidak anarkis. Terus jalur konstitusional. Siapapun dia, pasti tunduk ke putusan hukum itu," katanya.
Siang tadi, empat pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih menemui Komisi II DPR terkait dengan pelantikan Ahok.
