Infografis
Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan jumlah warga desa di daerah perbatasan Kalimantan yang akan pindah kewarganegaraan ke Malaysia semakin banyak.
“Ternyata terjadi juga di beberapa desa lainnya di perbatasan Kalimantan Utara,” kata Marwan dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada suara.com, Rabu (19/11/2014).
Menanggapi masalah tersebut, Marwan mengatakan pemerintah akan bergerak cepat untuk menangani sekaligus mengantisipasi kasus serupa terjadi lagi.
"Karena infonya tidak sekadar pemberian identitas saja, ternyata memang sudah ada desa yang kosong atau eksodus, karena penghuninya berpindah ke desa terdekat negara Malaysia,” ujar Marwan.
Saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
“Kita akan mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat desa di perbatasan yang juga rakyat Indonesia,” ujarnya.
Informasi terakhir yang diterima Marwan, tiga desa sudah kosong. Ketiga desa tersebut, yakni Desa Labang, Sinapak dan Tao Lumbis. Sedangkan desa yang warganya tingal tersisa sedikit, namun mereka juga sudah mempunyai identitas kewarganegaraan Malaysia, yakni Desa Ngawal sebanyak 27 KK, Desa Tambalang sebanyak 10 KK, Desa Tambalujuk sebanyak 20 KK, Desa Lagas sebanyak 100 KK, dan Langsatua sebanyak 15 KK.
“Tahun ini, mungkin hanya sebagian warga, tapi tahun-tahun mendatang bisa saja akhirnya desa yang belum eksodus mengosongkan desanya untuk berpindah ke Malaysia,” ujar Menteri Marwan.
Informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, kata Marwan, eksodus yang terjadi di tiga desa itu sebenarnya dilakukan secara bertahap sejak puluhan tahun. Namun selama ini tidak terlalu disikapi oleh pemerintahan.
“Sehingga jika ini kembali terkuak di masyarakat Indonesia, untuk kembali mengingatkan bahwa ada ancaman yang sama di desa lainnya,” ujarnya.
Warga yang sudah eksodus, kata Marwan, sudah tidak lagi menjadikan desa sebagai tempat tinggal. Namun, mereka mengelola tanahnya untuk perkebunan dan lainnya.
“Karena mereka masih menganggap bahwa desanya merupakan tanah adatnya yang masih punya hak dikelola,” ujar Marwan.
“Karena untuk memiliki tanah di Malaysia, itu tidak mudah dan murah. Ada persyaratan khusus. Makanya warga kembali ke desa lamanya di wilayah Indonesia hanya untuk mengelola lahannya, kemudian kembali lagi ke desanya di Malaysia,” Marwan menambahkan.
Marwan mengatakan bahwa masalah desa perbatasan sudah masuk dalam sembilan program kerja yang dinamai Nawakerja. Yakni, fokus pada Save Villages (selamatkan desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar.
“Untuk menyukseskan program itu, akan dilaksanakan strategi pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan tipologi daerahnya masing-masing,” ujarnya.
“Desa-desa perbatasan akan diarahkan eksploitasi potensinya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Sehingga, desa di perbatasan mempunyai timbal balik melalui kegiatan perdagangan dan ekonominya. Sehingga, pendekatannya sudah mengarah ke paradigma kawasan perbatasan untuk menjadi beranda negara,” Marwan menambahkan.
Dengan strategi ini, Menteri Marwan mengatakan, akan ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan tetap terjaganya pertahanan dan keamanan antar dua negara. “Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi implementasinya akan melibatkan instansi pemerintah di daerah,” ujarnya.
Menteri Marwan mengakui kondisi geografis memang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau warga desa perbatasan. Sementara Malaysia sudah menata daerah perbatasan mereka menjadi wilayah kehidupan baru untuk menunjang perekonomian negara.
“Saya tegaskan kembali, kementerian desa akan menjadikan skala prioritas dan berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat Negara Kesatuan Indonesia,” ujarnya.
