Infografis
Warga yang sudah eksodus, kata Marwan, sudah tidak lagi menjadikan desa sebagai tempat tinggal. Namun, mereka mengelola tanahnya untuk perkebunan dan lainnya.
“Karena mereka masih menganggap bahwa desanya merupakan tanah adatnya yang masih punya hak dikelola,” ujar Marwan.
“Karena untuk memiliki tanah di Malaysia, itu tidak mudah dan murah. Ada persyaratan khusus. Makanya warga kembali ke desa lamanya di wilayah Indonesia hanya untuk mengelola lahannya, kemudian kembali lagi ke desanya di Malaysia,” Marwan menambahkan.
Marwan mengatakan bahwa masalah desa perbatasan sudah masuk dalam sembilan program kerja yang dinamai Nawakerja. Yakni, fokus pada Save Villages (selamatkan desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar.
“Untuk menyukseskan program itu, akan dilaksanakan strategi pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan tipologi daerahnya masing-masing,” ujarnya.
“Desa-desa perbatasan akan diarahkan eksploitasi potensinya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Sehingga, desa di perbatasan mempunyai timbal balik melalui kegiatan perdagangan dan ekonominya. Sehingga, pendekatannya sudah mengarah ke paradigma kawasan perbatasan untuk menjadi beranda negara,” Marwan menambahkan.
Dengan strategi ini, Menteri Marwan mengatakan, akan ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan tetap terjaganya pertahanan dan keamanan antar dua negara. “Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi implementasinya akan melibatkan instansi pemerintah di daerah,” ujarnya.
Menteri Marwan mengakui kondisi geografis memang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau warga desa perbatasan. Sementara Malaysia sudah menata daerah perbatasan mereka menjadi wilayah kehidupan baru untuk menunjang perekonomian negara.
“Saya tegaskan kembali, kementerian desa akan menjadikan skala prioritas dan berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat Negara Kesatuan Indonesia,” ujarnya.
