Boni: Pemerintah Tak Bisa Kerja Kalau Tak Ada Dana

Siswanto Suara.Com
Rabu, 19 November 2014 | 10:20 WIB
Boni: Pemerintah Tak Bisa Kerja Kalau Tak Ada Dana
Warga mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) kendaraannya di SPBU Cikini, Menteng, Jakarta, Senin (17/11/2014) malam, seiring pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pro dan kontra kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga bahan bakar minyak masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan, khususnya pakar dan pengamat.

Pengamat dari Universitas Indonesia Boni Hargens justru mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurut Boni, kenaikan harga BBM hanyalah upaya pengalihan subsidi dari BBM yang konsumtif ke program kerakyatan substantif, seperti kartu sehat dan kartu pintar.

"Saya kira, memberdayakan rakyat lebih penting makanya kenaikan ini bisa diterima. Kita semua tahu, celah fiskal sempit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Boni, Rabu (19/11/2014).

Lebih lanjut, Boni menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja kalau tidak ada dana. Oleh karena itu, kata dia, kenaikan harga BBM adalah solusi jangka pendek untuk tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat.

"Yang paling penting adalah menyelamatkan rakyat miskin karena kita sedang dalam masa transisi. Kalau pondasi ekonomi sudah kuat, seluruh rakyat akan aman," ungkap Boni.

Boni menjelaskan orientasi Jokowi adalah membangun kualitas manusia Indonesia, secara langsung dan nyata, bukan hanya wacana. Itu sebabnya, Presiden berani mengambil keputusan beresiko seperti ini.

"Dia bekerja untuk perubahan, bukan untuk citra. Itulah bedanya dengan pemerintahan sebelumnya," kata Boni.

Boni mengingatkan agar tugas penting kedepan adalah bagaimana pemerintah serius menjalankan program kartu sakti dan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.

"Saya kira tugas kedepan itu yang penting. Tidak mudah memang menolak kritik dari pendapat yang tidak setuju dengan keputusan ini," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI