Effendi Simbolon Tetap Menolak Kenaikan BBM

Selasa, 18 November 2014 | 18:27 WIB
Effendi Simbolon Tetap Menolak Kenaikan BBM
Politisi PDI Perjuangan EFfendi Simbolon saat hadir dalam deklarasi koalisi di Lenteng Agung, Rabu (14/5/2014). [Suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon kecewa dengan sikap partainya yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Effendi adalah salah satu kader PDI Perjuangan yang selama ini menentang pencabutan subsidi harga BBM.

"Saya sudah sampai ke tahap nalar saya untuk menyampaikan berdasarkan logika dan fakta. Nurani saya, saya sampaikan terbuka dan terukur untuk menjadi masukan presiden dan wapres dan para pembantunya," kata Effendi di DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

"Tapi mungkin suara saya tidak terdengar. Ya silakan saya, saya tentu sebagai anggota DPR sangat menyesalkan dan minta maaf kepada konstituen saya telah melukai hati mereka. Saya doakan agar Tuhan mengampuni mereka," Effendi menambahkan.

Effendi menilai kebijakan tersebut tidak berempati terhadap rakyat kecil. Bahkan, dia menilai sistem yang ada saat ini erat kaitannya dengan liberalisme.

"Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah hingga tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia. Jadi sangat liberal negeri kita. Jauh panggang dari api. Kalau kabinet ini bukan presidennya dari PDI Perjuangan, bagi saya mungkin biasa saja ya. Tapi ternyata, saya kecewa," kata dia.

Menurut Effendi seharusnya partainya dapat memberikan solusi selain mendukung kenaikan harga BBM, apalagi dengan di saat harga minyak dunia sedang turun.

"Misalnya merealokasi subsidi. Tapi keadaan saat ini tidak serta merta BBM bersubsidinya dinaikkan," tuturnya.

Ketika ditanya wartawan PDI Perjuangan akan menjatuhkan sanksi terhadap kader yang tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, Effendi mengatakan sikapnya merupakan pendapat pribadi.

"Kok sanksi sih. Saya kan sebagai wakil kalian (rakyat). Ini saya pribadi," kata dia.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan bila pemerintah yang didukung partainya mengeluarkan kebijakan, maka semua kader harus mendukung. Kalau ada kader yang bertentangan, bisa dikenakan sanksi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI