Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasan Husairi Lubis mengatakan tidak keberatan dengan keputusan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencabut subsidi harga BBM untuk dialihkan ke sektor penting lainnya.
"Secara pribadi, saya tidak keberatan atas kenaikan harga BBM. Sepanjang, keperluannya untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur kita yang sangat buruk, perbaikan mutu pendidikan, pelaksanaan kesehatan yang baik, terutama alat dan dokter yang bekerja secara profesional," kata Hasan kepada suara.com, Selasa (18/11/2014).
Hasan menekankan pentingnya perbaikan sistem sehingga pengalihan subsidi harga BBM betul-betul tepat sasaran atau sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.
"Perbaiki sistem dan yang menjalankan harus orang yang bisa pegang amanah," kata Hasan.
Hasan mengatakan pentingnya mengambil pelajaran dari keberhasilan Malaysia dalam mengelola kebijakan.
"Belajarlah yang baik dari negara tetangga, Malaysia, serumpun Melayu. Tidak usah dari negeri yang jauh-jauh," katanya.
Hasan menyontohkan bagaimana rumah sakit milik pemerintah Malaysia berhasil memberikan fasilitas dan pelayanan yang sangat baik kepada pasien.
"Pengalaman saya baru pulang bawa istri cek dan berobat di Rumah Sakit Putra Jaya milik pemerintah (Malaysia) tidak mahal, obat yang paten dan penanganan dokter yang sangat baik. Ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Jakarta," katanya.
Lebih jauh, Hasan mengatakan setelah harga BBM subsidi naik, maka mutu dan kualitas BBM harus dibuat setara dengan harga saat ini. Ia tidak ingin Indonesia kalah dengan negara tetangga dalam hal yang positif.
"Di Malaysia pendapat perkapita lebih tinggi dari kita. Harga minyaknya sama dengan kita," katanya.
