Infografis
Suara.com - Bekas presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjelaskan kepada DPR, terkait dengan dana kompensasi buat masyarakat seiring kenaikan harga BBM.
“Pemerintah harus jelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil,” tulis SBY yang dikutip dari akun twitter @SBYudhoyono dan diunggah malam ini, Senin (17/11/2014), beberapa menit setelah Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM.
Dia juga menyatakan, DPR berhak untuk mengetahui, sepanjang dana yang diambil berasal dari APBN.
“Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban,” tulisnya lagi.
Selain berharap demikian, SBY juga menyatakan kalau pemerintah harus bisa menentukan cara agar penerima dana kompensasi tepat sasaran,
“Pemerintah juga harus jelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang berhak terima dana kompensasi itu,” katanya.
Diketahui kini Presiden Joko Widodo baru saja menaikan harga BBM bersubsidi yang tadinya premium dijual Rp6.500 kini menjadi Rp8.500 perliter, sedangkan untuk solar yang tadinya Rp5.500 menjadi Rp7.500 perliter.
Harga baru BBM akan mulai diberlakukan pada pukul 00.00 WIB, Selasa (18/11/2014).
