Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, paripurna yang digelar DPRD DKI Jakarta dengan agenda penetapan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI merupakan paripurna ilegal. Sebab, paripurna yang seharusnya dihadiri oleh pimpinan DPRD, hanya dihadiri oleh ketua DPRD tanpa kehadiran Wakil Ketua DPRD.
"Jika mau melakukan paripurna, Ketua DPRD tidak bisa melakukan sendiri, karena kolektif dan kolegial harus ada paraf dua Wakil Ketua DPRD, baru kemudian sah dan legal itu paripurna. Nah ini dipaksakan karena kepentingan partainya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Selain itu, dalam rapat itu, hanya dihadiri oleh 36 dari total 106 anggota DPRD. Sehingga hal itu menjadi ilegal.
"Yang kemarin itu (Paripurna DPRD DKI Jakarta) bodong itu. Itu bukan paripurna, jadi jelas aturan mainnya dalam Tatib," tegasnya.
Karenanya, penetapan Ahok ini dianggap Fadli ilegal. Bila diteruskan, sambungnya, hal itu adalah tindakan inkonstitusional yang membahayakan dalam tata bernegara.
"Sehingga kalau saudara Ahok itu dipaksanakan menjadi gubernur dalam proses yang cacat seperti ini, maka dia akan menjadi gubernur yang cacat," tuturnya.
