Infografis
Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengakui pembangunan di wilayah perbatasan dirasakan kurang. Sehingga, warga negara Indonesia, kerap berkunjung ke Malaysia.
Hal ini sekaligus mengkonfirmasi masalah adanya kabar eksodus warga dan aksi klaim Malaysia terhadap tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara.
"Kemudian di wilayah perbatasan ini belum ada pembangunan apa-apa. Tadi di wilayah Malaysia ada kebun. Sehingga orang-orang kita bekerja di sana. Belanja di sana. Sudah memang begitu," kata Tedjo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu malam (16/11/2014).
Karenanya, Tedjo mengatakan, ke depan pembangunan di daerah perbatasan diperlukan. Selain untuk menjaga kedaulatan, nantinya pembangunan di daerah perbatasan bisa digunakan untuk halaman depan republik ini.
"Nah untuk ke depannya harus mendorong. Kami-kami harus membangun wilayah perbatasan menjadi halaman depan republik ini. Jadi tidak ada ketimpangan antara Indonesia dan Malaysia," kata Tedjo.
Kendati demikian, Tedjo menegaskan, tidak ada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dicaplok oleh Malaysia. Kalau pun ada, Tedjo mengatakan hal itu akan didiplomasikan dengan Malaysia.
