Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kebijakan satu peta (one map policy) merupakan jawaban atas adanya benturan yang terjadi dalam regulasi tata ruang selama ini.
Ferry berharap agar setiap lembaga yang berwenang dalam mengurus pertanahan kelak dapat bertemu secara intens untuk membahas permasalahan yang muncul agar tidak tumpang tindih kebijakan.
"Saya kira kalau benturan regulasi, itu lebih mudah diatasi manakala ada pertemuan yang intens dalam konteks koordinasinya. Saya kira kita harus menggunakan satu peta, one map policy, itu jawabannya," kata Ferry ketika menyerahkan LHKPN ke KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2014).
Menteri dari Partai Nasional Demokrat itu menambahkan yang penting lagi adanya kesamaan data terkait tanah dan hutan. Dengan demikian penataan bisa lebih cermat.
"Kita dulu pernah satu meja, tapi yang paling penting di atas semua itu adalah ketika kita harus menggunakan data yang sama, berkaitan dengan tanah, hutan, berkaitan dengan tata ruang," kata Ferry.
Ia juga berharap masing-masing instansi untuk meningkatkan koordinasi sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya kira itu cerita lama, hari ini Presiden Jokowi sudah menegaskan one map policy adalah jalan keluar dan informasi itu kita ambil dan dapatkan dari badan informasi geospasial, dan saya kira sangat tajam, fokus, punya skala yang luar biasa," kata Ferry.
