Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Sidiq meminta Koalisi Merah Putih di DPR agar tidak memenuhi semua tuntutan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengubah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
"Presidium KMP jangan lagi tolerir tuntutan aneh KIH. Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas maunya," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Menurut Ketua Komisi I DPR tersebut anggota Koalisi Indonesia Hebat selalu menuntut tambahan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan dan revisi pasal dalam UU MD3 yang sebelumnya tidak dipersoalkan.
"Dalam obrolan sesama anggota fraksi-fraksi di tubuh KMP ada desakan agar Presidium KMP yang dipimpin Aburizal Bakrie tidak lagi memberi hati berlebihan atas tuntutan-tuntutan aneh KIH," katanya.
Atas sikap yang ditunjukkan anggota Koalisi Indonesia Hebat, kata Mahfud, banyak anggota Koalisi Merah Putih yang kecewa. Padahal, menurut Mahfud, sedari awal mereka mengatakan tidak mau melakukan politik transaksional.
"Bahkan banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya," katanya.
Mahfud menambahkan jika DPR tidak dapat bekerja efektif karena terjadi pertikaian terus, kata Mahfud, yang paling dirugikan sesungguhnya adalah Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja.
"Mereka tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," katanya.
