Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan siap menggandeng Komisi pemberantasan Korupsi(KPK) untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungannya.
Hal itu dilakukan mengingat banyaknya uang yang dikelola oleh kementerian, yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro.
"Sebagai bendahra negara yang mengelola uang APBN dari Rp1600 triliun-1800 triliun, kita harus minta kerja sama yang baik dengan KPK untuk mencegah korupsi, baik itu di Kemenkeu atau pada lembaga pemerintah pada umumnya," kata Bambang usai bertemu dengan lima pimpinan KPK di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis(13/11/2014).
Menurut pengakuannya, tujuan dari kerjasama yang terjalin tersebut untuk meningkatkan sektor pendapatan negara. Karena dengan adanya pengawasan yang ketat dari KPK, dia berharap permainan dalam penggelebungan anggaran dapat dicegah dan diatasi.
"Jadi kita bersama KPK sepakat, kita dorong penerimaan negara supaya lebih tinggi, dengan perbaikan dengan kepatuhan, belanja diawasi suapya tidak ada penggelembungan," tambahnya.
Selain untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, kehadiran KPK juga diharapkan mampu memperkirakan adanya bocoran anggaran negara.
"Kita intinya akan lakukan kerjasama langsung, sehingga bisa diperkirakan sebagai sumber kebocoran baik itu di penerimaan maupun di belanja. Kita sepakat kerjasama," katanya lagi.
