Suara.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai. Sore ini, Kamis (10/11/2014), dijadwalkan perwakilan dari KIH dan KMP akan melakukan penandatangan nota kesepakatan perdamaian ini.
Empat orang menjadi perwakilannya, yaitu perwakilan KIH ada Pramono Anung dan Olly Dondonkambey, sedangkan perwakilan KMP ada Idrus Marham dan Hatta Rajasa.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan, pertemuan tersebut tidak perlu dipublikasikan peristiwa penandatangan perdamaian ini. Sebab, pada prinsipnya sudah selesai saat rapat siang tadi.
"Ini kan nggak perlu masuk TV lagi, pada prinsipnya kesepakatan itu sudah tadi. Bukannya tertutup. Tapi nanti akan berkeliling, dari satu tempat ke tempat lain," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Siang tadi, Pramono dan Olly datang menghampiri pimpinan DPR. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Kordinator KMP Idrus Marham.
Pertemuan menghasilkan tiga poin penting, yaitu kesepakatan memasukan KIH dalam alat kelengkapan dewan, pengubahan UU MD3 dan tatib, serta anggota DPR langsung bekerja setelah ini semua disepakati bersama.
Fahri menambahkan, dalam kesepakatan ini, KIH mendapatkan lebih dari 16 kursi pimpinan. Nantinya, sebelum penempatan kursi pimpinan, perlu dilakukan pengubahan UU MD3.
Politisi PKS ini menegaskan, tidak ada pengubahan anggaran untuk jatah kursi pimpinan, hanya jatahnya saja yang diubah.
"Nggak ada. Nggak ada (perubahan) anggaran. Itu biasa. Kalau di komisi nggak ada perubahan anggaran. Paling anggarannya adalah beli kursi satu, tapi kursinya sudah ada, nggak perlu beli. Kalau pimpinan DPR kan lain. Karena rumahnya lain, kendaraan dinasnya lain, gitu lho," katanya.
Skenarionya, 16 kursi pimpinan akan ditambahkan untuk 11 Komisi dan 5 Badan. Untuk saat ini, hanya Badan Anggaran (Banggar) saja yang belum terbentuk kepemimpinannya.
Menurut Fahri, bukan tidak mungkin KIH menduduki semua jatah pimpinan di Bangar.