Infografis
Suara.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengkritisi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya.
Dede menambahkan, anggaran untuk kartu sakti itu pun juga belum jelas. Sebab, ada yang bilang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada pula yang menyebut menggunakan dana Corporate Sosial Responsibilty (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Politisi Demokrat ini akan memanggil BUMN yang terlibat untuk memastikan dana CSR yang digunakan dalam kartu sakti Presiden Jokowi.
"Maka kami minta Komisi VI untuk panggil BUMN-nya karena mengeluarkan CSR itu harus terbuka, masyarakat harus tau untuk apa, tendernya di mana, karena buat kartu ratusan juta itu tidak mudah," kata Dede di DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Selain itu, menurutnya, khusus KIS, kartu ini mirip dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). JKN sendiri sudah ditetapkan dalam undang-undang. Karenanya, KIS tidak sah karena tidak tercantum dalam undang-undang.
"Yang sah adalah BPJS, kalau pemerintah ingin melakukannya itu harus ubah undang-undang dulu," papar Dede.
Dia menerangkan, BPJS merupakan gabungan dari sejumlah lembaga, yaitu Askes, Taspen dan Jamsostek. Apalagi, dalam penyaluran KIS melibatkan satu lembaga lagi, yaitu PT Pos.
"Itu juga melanggar UU kecuali BPJS kerjasama dengan PT Pos," katanya.
Selain itu, kartu sakti Presiden Jokowi yang cukup banyak itu juga masih merepotkan.
"Jadi kita ini belum mempunyai konsep dasarnya," tambah Dede.
Dia pun ingin memanggil menteri untuk masalah ini, namun para menteri Jokowi lebih gemar blusukan. "Menteri-menteri ini harus berikan penjelasan ke DPR," kata dia.
