Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon mengaku keberatan dengan tuntutan 4,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum terkait kasus suap bekas kepala SKK Migas Rubiandini.
"Saya pikir tuntutan ini sangat berat sekali dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada," kata pengacara Meris, Otto Hasibuan usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2014).
Dia mengatakan bahwa jaksa tidak dapat membuktikan proses penyerahan uang yang disebut dari Artha Meris ke Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat sebagai Kepala SKK Migas.
"Kita lihat bersama-sama tadi, tidak ada satu pun saksi atau bukti yang diajukan JPU menyatakan bahwa Artha Meris memberikan uang kepada Rudi Rubiandini," jelasnya.
Jaksa Penuntut Umum KPK yang diketuai oleh Irene Putri menuntut Artha Meris dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 150 juta subsidair 5 bulan kurungan.
Jaksa KPK menyatakan bahwa Artha Meris terbukti menyuap Kepala SKK Migas saat itu Rudi Rubiandini dengan uang 522.500 Dolar Amerika terkait permohonan penyesuaian formula harga gas perusahaannya.
Atas perbuatannya, Artha dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan.atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dia juga dijerat Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 1001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
