Infografis
Suara.com - Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto mengatakan dua kubu di Parlemen, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, perlu segera membangun komunikasi politik yang sehat dengan orientasi mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan komunal.
"Membahas alat kelengkapan dewan saja masih ribut sehingga kepentingan substansial memperjuangkan rakyat justru terabaikan," kata Erwan, Rabu (5/11/2014).
Menurut dia faktor yang menyakibatkan munculnya perselisihan di DPR disebabkan tidak adanya kebijakan yang proporsional.
Meski demikian, kebijakan yang tidak proporsional itu, menurut dia, juga harus dihadapi dengan komunikasi politik yang intens, bukan justru memunculkan kebijakan mengesampingkan kepentingan rakyat.
"Semua masih menginginkan kepentingan masing-masing. Seluruh posisi ketua yang diambil Koalisi Merah Putih juga tidak menunjukkan sikap mengakomodir suara rakyat," katanya.
Menurut dia tanpa disertai dengan penempatan komposisi kekuasaan di DPR secara proporsional, suara rakyat telah dirugikan.
Dominasi kubu Koalisi Merah Putih di jajaran pimpinan DPR, kata dia, seharusnya tidak patut terjadi di era reformasi.
"Rakyat menitipkan suara kepada sebagian anggota DPR, namun sebagian itu tidak memiliki posisi apa pun di DPR. Itu jelas mengabaikan kepentingan rakyat," katanya.
Menurut dia pangkal persoalan konflik kedua kubu adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang tidak mengakomodir seluruh aspirasi secara proporsional.
Sementara itu, ia mengatakan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut, masing-masing petinggi partai dari dua kubu harus melakukan pertemuan khusus sebagai agenda islah.
"Harus segera duduk bersama. Persoalan dendam pilpres harus sudah dihilangkan, dan selanjutnya fokus kepada kepentingan rakyat," katanya. (Antara)
