Infografis
Suara.com - KPK harus mengumumkan delapan nama calon menteri kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terindikasi korupsi sehingga tak jadi dipilih. Jika KPK tak ingin dituding sebagai penyebar fitnah, setidaknya mau memeriksa kedelapan nama tersebut.
Hal itu dinyatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (4/11/2014).
IPW, kata Neta, mengingatkan KPK sebagai lembaga publik harus bersikap transparan agar tidak menjadi lembaga yang diperalat pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi, pembunuhan karakter serta memfitnah pihak-pihak lain. Salah satu yang harus dibuka KPK adalah berapa banyak sebenarnya calon yang diserahkan Presiden Jokowi untuk diseleksi kala itu.
"Sebab IPW mendapat informasi ada 60-an calon yang diserahkan Jokowi ke KPK dan tiga di antaranya adalah anggota Polri," kata Neta.
KPK, kata Neta, perlu menjelaskan seperti apa proses dan mekanisme penilaiannya sehingga bisa menentukan label merah, kuning tua, dan kuning muda terhadap para calon menteri.
"Apa dasar hukumnya KPK membuat label tersebut? Apakah sudah ada ketentuan hukum yang mengikat sehingga calon itu pantas diberi label merah, kuning muda, dan kuning tua? Lalu apa makna label merah? Apakah label itu sebagai calon tersangka KPK? Adakah calon berlabel tetap diangkat menjadi menteri oleh Jokowi? Hal ini penting dijelaskan agar KPK tidak menjadi lembaga superior dalam menilai seseorang tanpa dasar hukum yang jelas," kata Neta.
Jika tidak dijelaskan secara transparan, kata Neta, KPK sudah terkategori melakukan pelanggaran hukum dan melakukan fitnah. Untuk menghindari tudingan ini, katanya, lembaga tersebut harus segera memeriksa nama-nama, terutama calon yang berlabel merah.
"KPK jangan menganggap sepi setelah memberi label kepada para calon menteri Jokowi," kata Neta.
