Infografis
Suara.com - Meski masih ada dualisme pimpinan DPR, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menggelar rapat membahas mitra kerja dan penambahan jumlah komisi.
Usulan penambahan komisi itu disampaikan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar kinerja parlemen dengan mitra kerja pemerintah berjalan efektif. Saat ini, DPR sudah membentuk 11 Komisi.
"Saya kira bisa ditambah jumlah komisi,itu suara terakhir dari teman-teman untuk bisa memimpin AKD. Mungkin bisa ditambah tiga komisi lagi," kata Fahri dalam rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) di DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Selain itu, dia mengusulkan, pembagian komisi di DPR bukan lagi berdasarkan sektor tetapi kelembagaan negara. Dengan begitu, kata Fahri, komisi yang bobotnya lebih besar bisa dipecah.
Fahri mencontohkan, misalnya Komisi I yang terdiri dari 15 mitra kerja. Apabila dipecah bisa menjadi tiga yaitu lembaga pertahanan, luar negeri, dan informatika/ komunikasi.
Fahri mengatakan apabila ada pemisahan mitra kerja di Komisi I, maka fokus kerja di informatika bisa dikeluarkan sehingga fokus pada pertahanan dan luar negeri.
Dalam rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) di DPR sebelumnya, anggota Fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Nasdem ditambah PPP, tidak hadir.
Pantauan di lokasi, di Ruang Rapat Pansus B, DPR, Jakarta, anggota yang hadir dalam rapat semuanya adalah anggota fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Fraksi Gerindra, F-PKS, F-PAN, F-Golkar, dan F-Demokrat.
Jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 21 orang dan ditambah 3 orang Pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.
Rapat ini sendiri membahas tentang pembagian tata ruang dan mitra kerja. Setelah itu, rapat ini akan diparipurnakan, besok, Selasa 4 November.
