Infografis
Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak siap menghadapi kekalahan dan perubahan, menanggapi dibentuknya DPR tandingan.
"Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif," kata Bambang melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (2/11/2014).
Menurut Bambang, untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan "good and clean governance" (GCG), kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak.
Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, kata Bambang, KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Bambang berpendapat, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal dalam mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif.
Jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi pengawasan, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden.
"Skandal Bank Century, praktek kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah, karena kekuatan DPR dalam melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah," katanya.
Dia menegaskan bahwa kesetaraan eksekutif-legislatif hingga saat ini belum pernah terwujud.
"Sepanjang era Orde Baru, DPR hanya menjadi tukang stempel. Bahkan 10 tahun periode kepresidenan SBY pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena DPR dipreteli oleh Sesgab pendukung pemerintah," ujar anggota Komisi III DPR ini.
