Infografis
Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS), Mahfudz Siddiq, menilai kisruh dualisme yang terjadi di parlemen saat ini akan merugikan pemerintah. Hal itu bertambah parah apabila dibiarkan berlarut-larut.
Menurut dia, bila pimpinan DPR saat ini dinyatakan tidak sah maka persetujuan terhadap perubahan nomenklatur Kementerian di Kabinet Kerja Jokowi-JK juga tidak sah. Akibatnya, kabinet akan sulit bekerja, karena akan ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung.
“Soal anggaran Kementerian misalnya. Bila DPR tidak juga selesai kisruhnya maka akan sulit bahas anggaran. Menteri mengatakan akan begini-begitu, ya sulit karena soal pembahasan anggaran saja terhambat,” kata Mahfudz dalam diskusi yang bertajuk "Politik Ribut DPR" di di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
Oleh karena itu dia berharap agar kisruh yang terjadi di parlemen terus dapat diselesaikan dengan secepatnya. Pasalnya, kalau terus berlangsung dan berkepanjangan, maka rakyat akan kecewa dengan para anggota dewan.
"Diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan, karena nanti masyarakat akan kecewa," harapnya.
Seperti diketahui kisruh dualisme pimpinan di Parlemen terjadi lantaran adanya mosi tidak percaya dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terhadap pimpinan DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Mosi tidak percaya ini disampaikan oleh KIH lantaran tidak satupun dari pihaknya yang duduk dalam pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
