Suara.com -
Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memastikan kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tidak akan terhambat kendati ada mosi tidak percaya yang diajukan kepada Pimpinan DPR.
"Kami bukannya ingin menghambat pemerintah presiden Jokowi, justru kami pengsung pemerintah ingin menyelamatkan konstitusional rakyat," kata Politisi PDI Perjuangan Arief Wibowo dalam konfrensi persnya di DPR, Jakarta, Selasa (29/10/2014).
Dia menambahkan, yang justru menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK adalah parlemen yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Untuk saat ini, parlemen dikuasai oleh lima fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, PKS, dan PAN ditambah Demokrat dari kursi pimpinan DPR sampai pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR.
"Jadi jika kami disebut menghambat kinerja DPR dengan tidak menyerahkan nama-nama komisi alat kelengkapan dewan itu tidak benar. Padahal mereka yang ingin menghambat dan menjegal pemerintahan Jokowi-JK," kata Arief.
Karena merasa tidak terakomodir dalam alat kelengkapan dewan, KIH melakukan mosi tidak percaya.
Mereka juga membentuk pimpinan DPR tandingan, diantaranya politisi PDI Perjuangan Pramono Anung dijadikan ketua. Sedangkan, Abdul Kadir Kading dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Dosi Iskandar dari Hanura dan Rio Patrice Capella dari NasDem sebagai Wakil Ketua. (Bagus Santosa)