Infografis
Suara.com - Rapat paripurna DPR dengan agenda lanjutan penetapan komisi dan alat kelengkapan dewan berjalan panas, Selasa (28/10/2014). Rapat kali ini dipimpin oleh Agus Hermanto, didampingi oleh Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Taufik Kurniawan dengan pembahasan terhadap susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PPP yang diserahkan atas nama Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali (SDA), Epyardi.
Belum lama dibuka, interupsi mulai mengalir dalam rapat. Hujan interupsi ini malah membawa kisruh internal PPP ke dalam Rapat Paripurna.
Berawal dari nama anggota Fraksi PPP yang tiba-tiba muncul bersama komposisi fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk diajukan sebagai paket alat kelengkapan dewan. Padahal, hingga saat ini, PPP merasa belum mengajukan komposisi Fraksi.
"Menurut kami apa yang dibacakan Ketua tadi harus diperjelas dulu, itu surat usulan dari siapa?" protes Politisi PPP Arwani Thomafi dala rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014).
Arwani menilai, munculnya komposisi Fraksi PPP itu tidak pernah atas persetujuan PPP. Nama Ketua Fraksi PPP juga berbeda dari yang sudah ditentukan, yang seharusnya Hasrul Azwar menjadi Epyardi.
Interupsi ini kemudian diikuti oleh interupsi lain. Kebanyakan anggota dewan meminta agar sidang paripurna ditunda terlebih dahulu agar PPP bisa menyelesaikan masalah internalnya.
Sementara, Ketua Fraksi versi Romahurmuziy (Romi), Hasrul Azhar mengajukan interupsi dan mempersoalkan pergantian dirinya sebagai Ketua Fraksi.
Dia juga mempertanyakan soal nama-nama yang diterima pimpinan dewan tadi. Sebab, dalam surat yang dibacakan tersebut tidak ada namanya serta bertandatangan Ketua Umum PPP SDA.
"Mana yang sah, ada apa dengan PPP? Sidang paripurna harusnya memanggil kami, apa perlu kita ceritakan partai, surat yang ditandangani SDA itu bodong," teriak Hasrul.
Hasrul juga menekankan supaya tidak ada pihak luar yang mengambil keuntungan atas konflik internal partainya ini.
"Saya tidak mau kelompok lain mengambil manfaat dari kelompok partai kami. Parpol (PPP) yang diakui adalah kami. Jangan gadaikan partai, tunda (Rapat) ini. Undang kami semua, undang SDA, undang Romi," kata Hasrul.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPP versi SDA, Epyardi membantah apa yang dikatakan Hasrul. Keduanya malah saling menyalahkan dan menurut Epyardi, yang tidak sah adalah Hasrul sendiri bukan pihaknya.
"Perlu kita jelaskan di sini, waktu surat dikeluarkan, SDA itu masih jadi ketum. Jadi yang disetrokan adalah sah. Romi sudah membuat Muktamar di Surabaya, itu kata Romi sedang diajukan ke Kemenkum HAM. (Surat) Itu tidak abal-abal, justru yang abal-abal itu Hasrul Azwar," ujar Epyardi.
Bahkan Epyardi menyindir Hasrul yang ingin terus berkuasa di DPR melalui jabatan Ketua Fraksi PPP dan enggan menyerahkan kursinya itu kepadanya.
"Pak Hasrul ini inginnya terus berkuasa ingin menjadi ketua fraksi terus. Sudah lah berikan kepada kami-kami yang lebih muda," ketus Epyardi.
Politisi PPP lainnya, Anwar Idris, mengklaim bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum PPP Romi.
"Surat dari Kemenkumham bahwa hanya ada satu kepengurusan yang sah, yaitu kepengurusan Romahurmuziy," ujar Anwar dalam Ruang Rapat Paripurna DPR.
Penutupan rapat kali ini pun tidak berjalan mulus. Kekecewaan ditunjukan Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuziy, Hasrul Azwar yang menggulingkan mejanya ketika sidang ditutup. Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura terbalik.
Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, di antaranya gelas dan microphone. Namun, tidak ada insiden atau tindakan kekerasan dalam rapat ini. Para pimpian rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib. [Bagus Santosa]
