Infografis
"Saya tidak mau kelompok lain mengambil manfaat dari kelompok partai kami. Parpol (PPP) yang diakui adalah kami. Jangan gadaikan partai, tunda (Rapat) ini. Undang kami semua, undang SDA, undang Romi," kata Hasrul.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPP versi SDA, Epyardi membantah apa yang dikatakan Hasrul. Keduanya malah saling menyalahkan dan menurut Epyardi, yang tidak sah adalah Hasrul sendiri bukan pihaknya.
"Perlu kita jelaskan di sini, waktu surat dikeluarkan, SDA itu masih jadi ketum. Jadi yang disetrokan adalah sah. Romi sudah membuat Muktamar di Surabaya, itu kata Romi sedang diajukan ke Kemenkum HAM. (Surat) Itu tidak abal-abal, justru yang abal-abal itu Hasrul Azwar," ujar Epyardi.
Bahkan Epyardi menyindir Hasrul yang ingin terus berkuasa di DPR melalui jabatan Ketua Fraksi PPP dan enggan menyerahkan kursinya itu kepadanya.
"Pak Hasrul ini inginnya terus berkuasa ingin menjadi ketua fraksi terus. Sudah lah berikan kepada kami-kami yang lebih muda," ketus Epyardi.
Politisi PPP lainnya, Anwar Idris, mengklaim bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum PPP Romi.
"Surat dari Kemenkumham bahwa hanya ada satu kepengurusan yang sah, yaitu kepengurusan Romahurmuziy," ujar Anwar dalam Ruang Rapat Paripurna DPR.
Penutupan rapat kali ini pun tidak berjalan mulus. Kekecewaan ditunjukan Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuziy, Hasrul Azwar yang menggulingkan mejanya ketika sidang ditutup. Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura terbalik.
Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, di antaranya gelas dan microphone. Namun, tidak ada insiden atau tindakan kekerasan dalam rapat ini. Para pimpian rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib. [Bagus Santosa]
