Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri di kabinetnya untuk tidak merangkap jabatan, baik itu di kepartaian maupun di perusahaan.
"Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar melaksanakan komitmennya terkait tidak adanya rangkap jabatan dari para menteri," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Kantor ICW, Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014).
Selain itu Firdaus juga mendesak agar proses penganggaran dalam kementerian dilakukan secara transparan sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Para menteri, lanjut Firdaus, diharap segera melaporkan harta kekayaan.
"Jokowi juga harus mendorong kementerian agar terbuka dan juga sesegera mungkin melaporkan LHKPN,” tambahnya.
Sebelum menjadi presiden, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa para menteri yang berada dalam kabinetnya harus melepaskan jabatannya, baik dalam partai maupun dalam perusahaan yang tengah dipimpinnya.
Dengan demikian, menurut presiden, para menteri dapat fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. [Nikolaus Tolen]
