Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerangkan aspirasi penolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) perlu dilihat dengan baik.
Menurutnya, aksi protes memang diperbolehkan tapi ada aturan yang mengatur soal tata tertib penyampaian protes.
"Ini kan aspirasi, tapi tidak bisa kita main dengan aturan main kita sendiri, harus lihat peraturan perundang-undangan. Kalau orang mau protes presiden-wapres-guberbur-wagub-DPR, kan sah. Tapi harus dalam koridor," kata Fadli usai menemui sejumlah organisasi masyarakat di DPR, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Seperti diketahui, Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat di Jakarta melakukan pertemuan dengan Fadli Zon.
Kedatangan mereka untuk konsultasi mengenai keinginan mereka menyampaikan pendapat tentang penolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
"Kami mohon penjelasan, mohon arahan, beliau wakil DPR bidang Polhukam, supaya kami jangan salah langkah. Karena kami selalu bergerak lewat koridor konstitusi," kata Kordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) KH Fahrurrozi Ishak, di DPR, Jakarta.
Salah satu yang membuat sakit hati, sambung Ishak adalah ketika argumen Ahok dianggap melecehkan Islam, yaitu soal larangan memotong hewan kurban di sekolah dengan alasan membuat traumatik pada anak-anak.
"Itu kan seolah-olah syiar Islam menakutkan," papar Ishak.
GMJ yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat islam di Jakarta dan ormas kepemudaan Jakarta ini, menolak Ahok jadi Gubernur.
Mereka pun berniat melengserkan Ahok dari Wakil Gubernur dengan aksi besar-besaran pada 10 November mendatang. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Pahlawan. (Bagus Santosa)
