Infografis
"Kami berharap jangan sampai berkurang anggaran kesehatan. Apalagi Jokowi dengan ide Kartu Indonesia Sehat jangan sampai overlap dengan BPJS Kesehatan. Parlemen meminta penjelasan apa bedanya antara KIS dan BPJS. Kalau Kartu Jakarta Sehat dari APBD, tidak mungkin juga bila KIS diambil seluruhnya dari APBN. Menkes harus bisa menjelaskan ke Parlemen apa perbedaan secara filosofis dan operasional di lapangan antara BPJS dan KIS," ujar Okky.
Menkes baru, kata Okky, juga harus memerhatikan kualitas kesehatan masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur. Adanya argumentasi adanya desentralisasi sehingga pemerintah pusat tidak bisa intervensi lebih jauh, harapkan di waktu mendatang tidak muncul lagi.
"NKRI bukanlah negara federal. Ada instrumen keuangan yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas kesehatan saudara kita di Indonesia bagian timur seperti melalui Dana Alokasi Khusus yang bisa dijadikan sebagai instrumen reward dan punishment," kata Okky.
