Infografis
Suara.com - Lembaga pemantau korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan kecewa setelah kursi Menteri Hukum dan HAM ditempati oleh perwakilan partai politik. Untuk itu ICW Berharap Jaksa Agung jangan lagi dijabat kader parpol.
Koordinator ICW Ade Irawan menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang profesional dan berlatar belakang jaksa atau hukum.
"Jika jaksa agung nya juga berlatar belakang dari partai politik, saya saya pesimis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Ade di Jakarta.
Sementara berkaitan dengan jabatan Menkumham, dia menyatakan agak terkejut untuk kesekian kalinya akademisi atau profesional gagal mengisi jabatan tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, pada susunan kabinet yang beredar di media-media online, disebutkan calon Menteri Hukum dan HAM berasal dari profesional, yakni Saldi Isra, bukan kader PDI Perjuangan Yasonna H Laoly.
"Menteri hukum dan HAM hendaknya adalah profesional murni yakni pakar hukum sehingga dapat bekerja secara independen," kata Ade Irawan.
Menurut Ade, jika Menteri Hukum dan HAM adalah politisi atau berlatar belakang dari partai politik, meskipun juga profesional tapi dikhawatirkan bisa terjadi konflik kepentingan, jika suatu saat politisi dari partainya tersangkut persoalan hukum.
