Infografis
Suara.com - Komposisi menteri Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikritik sejumlah kader PDI Perjuangan di daerah. Menurut mereka seharusnya jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada PKB.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, TB Hasanuddin, di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10/2014).
"Masukan yang menyatakan tidak puas dalam komposisi seperti itu. Maunya tentu saja proporsional yang mana PDI Perjuangan tidak sama dong dengan PKB. Itu berdasarkan masukan berdasarkan kemarin sampai lima menit lalu," kata Hasanuddin.
Ketidakpuasan kader PDI Perjuangan daerah tersebut, antara lain didasarkan pada jumlah kursi di DPR, dimana Fraksi PDI Perjuangan memiliki 109 kursi, PKB 47 kursi, Nasional Demokrat 32 kursi, dan Hanura 16 kursi.
"Sementara kami empat menteri, Nasdem tiga menteri, PKB sama dengan PDI Perjuangan," ujarnya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa target kader PDI Perjuangan ke depan adalah memenangkan lagi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Dengan sistem kabinet proporsional, kata dia, PDI Perjuangan harus tetap menang.
"Format ini harus dijaga, ada banyak anggota kabinet dari kami, agar pemilu 2019 menang lagi dalam mengaplikasikan Trisakti itu," ujarnya.
Adapun empat kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Sedangkan empat kader PKB yang menjadi menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi M Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far, dan Menteri Ketenangakerjaan Hanif Dhakiri. [Bagus Santosa]
