Infografis
Suara.com - Tidak ada jaminan seseorang tidak melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri. Hal itu dikatakan pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Dr Johanes Tuba Helan.
"KPK hanya membuat catatan masa lalu, tetapi korupsi berkaitan dengan kekuasaan sehingga sebelumnya tidak melakukan korupsi, tetapi setelah menjabat bisa korupsi," katanya di Kupang, Senin (27/10/2014).
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan figur menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, yang merupakan orang-orang yang dianggap bersih.
"Siapapun tidak bisa memastikan perjalanan seseorang ke depan untuk tidak melakukan korupsi, termasuk pimpinan KPK sendiri bisa korupsi," ucapnya.
Padangan yang hampir sama disampaikan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang yang berpendapat, Presiden Jokowi mengulur-ulur waktu untuk mencari menteri yang bersih, namun fakta menunjukan bahwa banyak menteri di masa Presiden SBY dan Megawati yang bersih ternyata terjerat kasus korupsi juga.
"Jadi tidak ada jaminan menteri yang bersih akan bagus ketika menjadi menteri sepanjang sistem politik, birokrasi tidak berubah maka orang baik akan menjadi jahat," tukasnya.
Karena itu, hal yang paling mendasar adalah bagaimana membenahi sistem politik dan birokrasi yang menutup peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi, tegasnya. (Antara)
