MPR: Biarkan Kabinet Jokowi Bekerja Dulu

Senin, 27 Oktober 2014 | 11:30 WIB
MPR: Biarkan Kabinet Jokowi Bekerja Dulu
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di gedung MPR/DPR, Jakarta, (24/10). (Suara.com/Bagus Santosa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pengumuman Kabinet Kerja. Kabinet diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, pada Minggu (26/10/2014) petang.

"Apapun kita syukuri alhamdulillah, karena kalau sampai (pengumuman) mundur lagi kita kasihan kepada menteri, kasihan kepada wartawan dan kasihan kepada rakyat," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Mantan Presiden PKS tersebut mengatakan untuk saat ini, biarkan kabinet baru tersebut bekerja, baru kemudian menilainya.

"Kalau minusnya, saya kira belum bisa disebut sekarang karena ini adalah Kabinet Kerja. Biarkanlah mereka bekerja lebih dahulu. Dan kami cenderung untuk memberikan keleluasaan untuk bekerja dan buktikan mereka adakah Kabinet Kerja dengan melaksanakan apa yang diperintah Presiden dan melaksanakan apa yang jadi komitmen dan janji kepada rakyat," katanya.

Menurut Hidayat pembentukan Kabinet Rakyat sudah mencoba untuk mengakomodir unsur profesional dan profesional dari partai, termasuk daerah.

"Kemarin ada kekhawatiran bahwa Indonesia timur belum dilibatkan, dari Papua dan dari NTT, sementara dari Maluku belum dilibatkan, dari Kalimantan belum ada perwakilan. Saya kira ini penting untuk dipertimbangkan bagaimana menyakinkan mereka bahwa, mereka adalah bagian dari NKRI," katanya.

Hidayat juga mengapresiasi persentase menteri dari kalangan perempuan. Hidayat menambahkan mereka yang terpilih bukan perempuan biasa, melainkan tokoh-tokoh profesional.

Tapi, Hidayat juga memiliki catatan. Misalnya mengapa Rini Soemarno tetap terpilih menjadi Menteri BUMN, padahal masih kontroversi.

"Mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat.

Terkait menteri harus melepas jabatan struktural di partai, soal itu, Hidayat mengembalikan ke Jokowi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI