Tantangan yang lebih luas lagi adalah di bidang ekonomi. Misalnya, mengenai bagaimana mengatasi keterbatasan APBN, kemudian utang negara, dan utang swasta yang juga sangat banyak.
Bila solusinya adalah menaikkan harga BBM, kata Umam, bagaimana kalau kemudian ditolak oleh masyarakat.
"Maka harus ada alternatif cari anggaran, kan tidak bisa dipaksa. DPR pasti kan mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya.
Tantangan lainnya lagi adalah hengkangnya perusahaan asing dari Indonesia. Mereka pergi karena banyaknya ongkos siluman atau biaya non formal. Misalnya biaya keamanan untuk banyak pihak, terutama organisasi masyarakat
"Itu membuat banyak perusahaan berpikir ulang untuk investasi di sini (Indonesia)," kata Umam.
Umam menekankan bahwa memberikan jaminan untuk keberlangsungan produksi bagi perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah.
Tantangan berikutnya ialah pemerintah harus memiliki kebijakan yang ketat terhadap lalu lintas barang dan orang di tengah persaingan pasar dunia. Lalu lintas barang berarti di kepabeanan atau bea cukai, sedangkan lalu lintas orang berarti di imigrasi.
"Dua-duanya itu kan tidak ketat," katanya.
Dan yang paling penting lagi untuk diperhatikan pemerintahan baru adalah nilai tukar rupiah semakin merosot atau uang rupiah menjadi tidak berharga.
"Ini keresahan masyarakat, sekarang kan nilai tukar rupiah semakin merosot," katanya. "Inflasi ini berpengaruh di masyarakat desa."