Suara.com - Sejumlah elit partai politik menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Presiden Jokowi sendiri pernah mengumumkan bila menterinya nanti menjabat di kabinet supaya menanggalkan jabatan strukturalnya di partai politik.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar panjang. Dia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Sebab, keputusan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Nanti, Pak Jokowi yang akan menyampaikan," tutur Hasto usai berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Minggu (26/10/2014).
Sore ini, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Ada 34 nama yang dia sebutkan di Istana Negara. Nama menteri yang diumumkan ini ada yang merupakan elit dan menjabat struktural partai politik.
Seperti, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDI Perjuangan), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan), Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin (PPP).
Kemudian, Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (Hanura), Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura).
Lalu, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi (PKB), Menteri Ketenangakerjaan Hanif Dhakiri (PKB), serta Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (PKB).
Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan (Nasdem), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja (Nasdem). [Bagus Santosa]