Infografis
Suara.com - Menjelang pengumuman kabinet pemerintah, beredar beragam versi susunan kementerian beserta nama calonnya. Setidaknya ada tiga versi bocoran yang sampai ke tangan wartawan.
Setiap muncul bocoran baru, hanya ada sedikit nama tetap bertahan di pos kementerian tertentu, sebagian lagi diubah-ubah posnya, bahkan ada yang dihilangkan, lalu berganti nama baru.
Nama yang bertahan di posisinya sejak versi pertama muncul adalah Lukman Hakim Saifuddin. Ketua DPP PPP ini sejak awal ditulis sebagai Menteri Agama.
Sedangkan putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, berubah posisi. Di versi susunan menteri pertama, Puan diplot sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Di versi berikutnya posisinya berubah menjadi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posnya masih sama dengan versi ketiga.
Demikian juga politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi. Semula ia diplot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, belakangan muncul dengan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Khofifah Indar Parawansa, salah satu tokoh perempuan yang disebut-sebut calon kuat menteri kabinet periode 2014-2019, semula diplot sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tapi sekarang diposkan di Menteri Sosial.
Mantan Panglima ABRI/TNI Jenderal (purn) Wiranto di dua versi pertama diplot sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, tapi di versi yang ketiga, namanya hilang. Muncul nama baru menggantikan posisi Wiranto, yakni Tedjo Edy Purdjianto. Tedjo pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut.
Nama politisi PDI Perjuangan yang selama ini disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri Sosial Eva Sundari juga hilang.
Nama baru yang muncul, selain Tedjo Edy adalah Nila F Moeleok. Ia diplot menjadi Menteri Kesehatan.
Tentu saja nama-nama menteri ini masih tentatif karena Presiden Jokowi belum mengumumkannya secara resmi. Peredaran nama-nama tersebut menarik perhatian publik, banyak kalangan yang memperdebatkan sebagian di antara nama tersebut. Misalnya Wiranto, ia dianggap bermasalah dengan masalah HAM di masa lalu.
Pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S. Ahyar, menilai beredarnya nama-nama calon menteri beserta pos kementerian merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan tanggapan dari publik.
"Saya kira itu bagian dari mencari respons publik. Taktik juga itu," kata Usep kepada suara.com.
Dalam teori legitimasi, kata Usep, orang mendapatkan keabsahan selalu menyandarkan pada hukum. Tapi di alam demokrasi, kata dia, tak cukup hanya bersandar pada hukum.
"Mesti melihat respons masyarakat, setuju atau tidak," kata Usep.
Mendapatkan respons dari masyarakat, kata Usep, merupakan bagian dari mencari legitimasi secara lebih jauh.
Apalagi, masyarakat juga ingin mengetahui proses penetapan menteri, walaupun hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
