Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S. Ahyar, menilai beredarnya nama-nama calon menteri beserta pos kementerian merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan tanggapan dari publik.
"Saya kira itu bagian dari mencari respons publik. Taktik juga itu," kata Usep kepada suara.com, Minggu (26/10/2014).
Dalam teori legitimasi, kata Usep, orang mendapatkan keabsahan selalu menyandarkan pada hukum. Tapi di alam demokrasi, kata dia, tak cukup hanya bersandar pada hukum.
"Mesti melihat respons masyarakat, setuju atau tidak," kata Usep.
Mendapatkan respons dari masyarakat, kata Usep, merupakan bagian dari mencari legitimasi secara lebih jauh.
Apalagi, masyarakat juga ingin mengetahui proses penetapan menteri, walaupun hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Usep kemudian menyontohkan ketika Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk memastikan para calon menteri bebas dari korupsi. Menurut Usep, itu merupakan strategi yang sangat baik.
"Dia juga lempar ke KPK ke PPATK. Dalam bahasa Jawa nabok nyilih tangan," kata Usep.
Menurut Usep, melibatkan publik untuk mendapatkan pertimbangan juga merupakan bagian dari hak prerogatif Jokowi.
"Upaya Jokowi dengan bertanya ke pihak lain, KPK/PPATK, itu ternyata mendapat respons positif. Itu upaya untuk membersihkan kabinet dari orang jahat.
Biar kabinet tidak dibebani oleh orang-orang yang kena kasus," kata dia.
Penerapan strategi tersebut, kata Usep, tentu saja membuat sebagian orang merasa dirugikan sehingga kemudian muncul suara-suara sumbang. Tapi, kata Usep, itu wajar saja.
