Infografis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dikabarkan bakal mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu malam, 22 Oktober lalu. Namun, pengumuman urung digelar karena Jokowi harus merevisi sejumlah nama yang diberi catatan merah dan kuning oleh KPK.
Perdebatan mengenai lokasi yang dipilih Jokowi sempat bergulir di masyarakat. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menilainya berlebihan. Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harianto, memandang hal tersebut sebagai strategi komunikasi politik Jokowi. Melalui prosesi tersebut, Jokowi ingin menyampaikan keinginan pemerintahannya untuk berkonsentrasi di sektor maritim.
"Saya kira itu bagian strategi komunikasi politik presiden ke masyarakat, pesan pemerintah peduli kebijakan laut, maritim. Rencana di Tanjung Priok membuat pesan itu menjadi lebih kuat. Kalau pesan ingin menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, mengumumkannya di pasar, itu lebih tepat," kata Nico di Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2014).
Sedangkan mengenai lamanya Jokowi mengumumkan nama-nama menteri, dia menilai bahwa Presiden Jokowi tidak salah. Karena waktu yang disiapkan adalah dua pekan. Menurutnya, memilih menteri bukanlah hal yang mudah, karena yang dicari adalah tim kerja.
"Bukan terlambat, untuk penyusunan kabinet, Presiden punya waktu 14 hari, ini hari kelima setelah dilantik. Saya kira sepekan waktu yang cukup untuk menyusun tim kerja, mencari tim kerja bukan individual agar bisa bekerjasama. Karena apa, pemain-pemain bagus banyak tapi disatukan dalam satu tim tidak bisa bermain baik, punya ego, bukan kemampuan individual yang penting tapi kerjasama," tambahnya.
Oleh karena itu diapun merada yakin bahwa dalam waktu dekat, Jokowi JK akan mengumumkan nama-nama para menterinya. Dia pun berharap, dengan proses yang transparan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan ke depan, yaitu lahirnya pemerintahan yang benar-benar bersih.
"Mungkin besok ada pengumuman, senin sudah dilantik, selasa pas hari Sumpah Pemuda para menteri bisa masuk ke kantor masing-masing. Saya berharap proses yang transparan ini benar-benar melahirkan pemerintahan yang bersih," tutupnya. [Nikolaus Tolen]
