Infografis
Nama Wiranto mengemuka sebagai salah satu menteri yang bakal mengisi jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, jika memang nantinya benar Wiranto yang ditunjuk menduduki posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam kabinet Jokowi-JK, itu merupakan bentuk penghargaan Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Hanura yang selama ini mendukungnya dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
"Yang pertama saya melihat ini adalah bentuk konsesi yang diberikan jokowi terhadap dukungan Wiranto. Sejak awal (Pilpres) memang Hanura, Nasdem mendukung PDIP, mau tidak mau ada balas jasa," kata Indria kepada Suara.com, hari Sabtu (25/10/2014).
Di samping itu, menurut Indria, Wiranto dipandang sebagai sosok berpengalaman yang pantas mengisi jabatan strategis tersebut di antara beberapa kandidat lainnya. Wiranto pernah duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di era kepemimpinan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid.
"Saya kira mungkin pengalaman itu dianggap sebagai pertimbangan utama. Mungkin itu definisi profesional yang sering disebut Jokowi, karena dia bukan orang baru. Jokowi mungkin menganggap, dari sekian banyak itu Wiranto yang paling senior," lanjut Indria.
Namun, Indria juga mengaku heran sebab justru Wiranto yang ditunjuk, padahal ada kader-kader Hanura lain yang masih muda dan memiliki potensi.
"Pertanyaannya, kenapa wiranto? Partai kan ada yang lain. Tapi, Wiranto sendiri masih mau untuk menduduki jabatan seperti yang pernah ia jabat dulu. Seharusnya menyerahkan pada yang muda saja, sehingga seolah menunjukkan ketertarikan dirinya pada jabatan," ujar Indria.
