Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo merevisi daftar calon menteri setelah mendapat masukan dari KPK dan PPATK. Menurut dia, itu sangat bagus untuk mencegah sebelum terlambat.
"Lakukan revisi, biar Presiden Jokowi menggunakan formasi dari KPK dan PPATK. Tujuannya biar terpilih menteri yang integritasnya, terutama ya, relatif bersihlah kalau begitu. Kalau gak daripada kalau udah jalan, itu ada masalah, lebih baik mencegah," kata Yunus di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2014).
Dari 43 nama yang dikirimkan Jokowi ke KPK dan PPATK, delapan di antaranya terindikasi korupsi. Yunus berharap agar temuan tersebut ditindaklanjuti.
"Ya mungkin di PPATK ada laporan, di sini (KPK) mungkin ada laporan atau pengaduan masyarakat, mungkin ada penyelidikan, mungkin arahnya ke sana. Kalau memang ada indikasi, ya harusnya ditindaklanjuti," katanya.
Langkah Jokowi melibatkan KPK dan PPATK, kata Yunus, sekaligus menjadi benteng untuk menghadapi para politisi dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
"Di sisi lain buat beliau lebih bagus juga sebagai benteng menghadapi para politisi, kan lebih bagus dilakukan seleksi di lembaga-lembaga yang integritasnya masih dipercaya, ya dua institusi ini (KPK dan PPATK)," kata dia.
Yunus mengatakan tradisi baru dalam membentuk kabinet yang dilakukan Jokowi harus didukung semua pihak.
"Ya kita harus sambut ide positif ini, perlu didukung dong," kata Jokowi.
Yunus datang ke KPK hari ini untuk menandatangani berkas karena dia menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Karawang, Ade Swara. [Nikolaus Tolen]
