Infografis
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, kehati-hatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri kabinetnya merupakan cerminan dari keinginan pemerintah untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, seorang pembantu presiden yang bekerja untuk rakyat tidak bisa dilihat hanya dari sisi kompetensi, tapi juga rekam jejaknya.
"Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik ialah dengan ekstra hati-hati dalam memilah menteri dalam kabinetnya. Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya yang teruji," kata Busryo melalui pesan singkat yang diterima Suara.com, Jumat (24/10/2014).
Menurutnya, tindakan presiden merevisi nama para calon menteri yang mendapat catatan dari KPK menunjukkan itikad baik presiden dalam membangun pemerintahan yang bersih demi kesejateraan rakyat.
"Khusnuzon saya spt itu, presiden merevisi nama itu ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Presiden sekarang dan para menteri dan pembantu lainnya berada dalam titik kulminasi harapan besar rakyat yang sudah terlalu lama menahan kesabarannya sebagai victim akibat budaya, sistem dan proses politik yg menggasak hak-hak ekenomi, sosial dan budaya rakyat dan pengingkaran terhadap prinsip "kedaulatan rakyat" yang ditegaskan dalam UUD Pasal 1 (ayat 2)," jelas pria yang namanya kembali masuk dalam dua besar calon pimpinan KPK ini.
Seperti diketahui, sejumlah nama yang diserahkan Presiden Jokowi ke KPK melalui Tim Transisi mendapat catatan khusus dari KPK. Oleh karena itu, Jokowi pun urung mengumumkan para pembantunya yang sedianya dilakukan pada Rabu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan nama-nama menteri yang membantu Jokowi-JK lima tahun ke depan itu diumumkan. [Nikolaus Tolen]
