Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak calon menteri yang akan duduk di kabinet. Langkah Presiden Jokowi yang menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK sesuai harapan ketum partai.
Hal itu dikatakan Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan, di Jakarta, Kamis (23/10/2014), yang juga menegaskan, Megawati dalam berbagai kesempatan, mengingatkan kadernya agar berhati-hati dan tak terjerumus dalam tindak pidana korupsi.
"Ibu Mega sudah bilang berkali di Rakernas PDIP, kalau ada yang terlibat kasus korupsi, maka akan diusut, kalau perlu saya antar sendiri ke KPK," kata Panda.
Setidaknya, kata dia, Megawati menegaskan hal itu dalam Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara dan Semarang, Jawa Tengah.
"Jadi apa yang dilakukan Jokowi untuk 'screen'( menyeleksi,red) pembantunya sejalan dengan yang disampaikan ketum PDI Perjuangan," tuturnya.
Bahkan pada Pemilu Legislatif lalu, kata Ketua DPD PDIP Sumut itu, Megawati meminta Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya untuk bekerja sama dengan polda dan kejati guna men-"screen" calon anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari PDIP.
Dalam pemenangan Jokowi sebagai capres, lanjut Panda, Megawati juga telah meminta semua kader PDIP untuk mendukungnya dengan seluruh kemampuannya. Oleh karena itu, bila ada yang menganggap PDIP atau kader yang berupaya menekan Jokowi dalam menentukan calon menterinya, sangat naif.
Ia menjelaskan, permintaan kepada KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon menteri juga tidak akan mengurangi hak prerogatif presiden.
"Jokowi pernah bilang, siapa saja boleh mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh, Pak Panda juga boleh. Tapi Jokowi bilang, tetap saya yang memutuskan," papar Panda. [Antara]
