Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan hanya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan pimpinan KPK, yang tahu siapa delapan calon menteri yang terindikasi korupsi.
"Tidak ada yang lain tahu sehingga tidak perlu berspekulasi nama-nama itu, serahkan kepada Presiden, Wapres untuk memutuskan rekomendasi itu," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Pramono menilai langkah Jokowi dan JK dengan meminta masukan KPK dan PPATK dalam menjaring calon menteri merupakan tradisi baru di Indonesia dalam pemilihan menteri.
"Kita belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada tiga menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi kita semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun. Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh pak Jokowi-JK," katanya.
Terkait dengan penundaan pengumuman kabinet pada Rabu (22/10/2014) malam lalu, Pramono membantah hal itu lantaran ada intervensi dari pihak tertentu.
Menurut Pramono penundaan pengumuman kabinet lantaran Jokowi dan tim sedang mematangkannya.
"Ya pasti belum selesai," tuturnya. [Bagus Santosa]
