Infografis
Suara.com - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, Jawa Timur, telah menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum partai serta AD/ART baru. Saat ini, pengesahan kepengurusan partai tersebut tinggal menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Demikian dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis kepada suara.com, Kamis (23/10/2014).
Hasan optimistis PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy diakui Kementerian Hukum dan HAM karena semua persyaratan penyelenggaraan muktamar sudah terpenuhi.
"Termasuk peserta muktamirin dilegalisir melalui notaris, bahwa yang hadir di muktamar betul adanya, tidak direkayasa," kata Hasan.
Mengenai kapan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, Hasan mengatakan menunggu penetapan Menteri Hukum dan HAM kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Janjinya, setelah ada menteri yang baru. Ini tinggal pengesahan. Pendukung sudah siap. AD/ART sudah siap. Tidak ada ketentuan yang kami langgar," kata Hasan.
Hasan menekankan bahwa hasil Muktamar VIII merupakan keputusan tertinggi. "Tidak ada keputusan perorangan. Itu melalui muktamar atau di partai lain disebut munas," kata Hasan.
Saat ini internal PPP terbelah antara kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadharma. Kubu Suryadharma menganggap Muktamar VIII di Surabaya ilegal.
