Infografis
Suara.com - Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam menjaring calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2014-2019.
"Ini positif. Pastinya untuk dukung pemerintahan bersih, dibutuhkan orang yang bersih. Soal bersih dari korupsi kan ada dua institusi yang saat ini punya perhatian terhadap itu, yaitu KPK dan PPATK. Jadi, jangan sampai nanti roda pemerintah itu diganggu oleh hal-hal yang justru membuat kerja jadi terhambat," kata Emerson kepada suara.com, Kamis (23/10/2014).
Emerson mengatakan meski langkah tersebut tidak menjamin seratus persen menteri yang dipilih Jokowi-JK kelak tidak akan korupsi di tengah jalan, upaya tersebut merupakan langkah yang baik sebagai saringan awal.
"Paling tidak, ini saringan awal. Bisa untuk meminimalisir. Memang tidak ada garansi. Contohnya seperti kasus Ahmad Suyudi (mantan Menteri Kesehatan), Said Aqil (mantan Menteri Agama), itu kan diawal-awal, mereka adalah figur orang berintergiras, ternyata di tengah jalan karena reformasi yang buruk, birokrasi yang buruk, di kementerian tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang betul-betul sesuai harapan," kata Emerson.
Emerson yakin Jokowi dan JK akan memperhatikan betul masukan dari KPK untuk tidak memilih calon menteri yang terindikasi korupsi.
"Paling tidak, kalau dari statement, Jokowi-JK memperhatikan betul masukan KPK," katanya.
