Infografis
Suara.com - Permintaan saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah tepat untuk bantuan penyeleksian calon menteri.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai langkah tersebut tepat namun masih perlu dikritisi sebab ada delapan nama yang mendapat raport merah dari KPK. Menurutnya, delapan orang calon menteri Jokowi ini perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Saya kira niat dan tujuannya bagus mungkin caranya saja (yang tidak). Kasihanlah orang yang mungkin namanya terkait. Di Indonesia ini kan tidak ada rahasia. Orang pasti mencari tahu siapa nama delapan orang itu," kata Fadli, di DPR, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Namun, dia meminta supaya delapan orang yang mendapatkan raport merah itu perlu ditelusuri lebih jauh.
"Dan setelah itu, tidak berhenti di situ. Kalau dia terindikasi korupsi kenapa KPK mendiamkan? Tidak memprosesnya?" ujarnya.
Dia menambahkan, jangan sampai delapan nama itu terbebani karena kabar tersebut. Karenanya, KPK harus memastikan nama mereka benar-benar bersih. Termasuk jika memang benar ada masalah hukum yang terindikasi kepada orang-orang itu, supaya jangan didiamkan.
"Kalau ada kesalahan diproses dong, jangan digantung. Harus ada kejelasan," tambahnya.
Fadli mengatakan, pengisi kursi menteri di kabinet diharapkan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi, berkapasitas, berintegritas, serta akseptabilitas.
"Dengan demikinan, pemerintah ke depan akan lebih mudah merealisasikan janji dan program yang dikampanyekan (Jokowi-JK)," katanya. [Bagus Santosa]
