Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan sebagian besar nama yang diberitakan akan menjadi calon kuat menteri, salah.
"Nama yang beredar di media itu banyak salahnya, karena hal tersebut dilakukan secara tertutup dengan Pak Jokowi," kata Samad di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2014).
Samad juga mengklarifikasi informasi yang menyebutkan delapan nama calon menteri yang masuk daftar merah atau terindikasi korupsi, dicoret oleh KPK.
"Siapa yang mengatakan coret nama, kalau Pak Jokowi yang katakan, berarti itu bukan dari KPK kan," kata Samad.
Samad menegaskan mencoret calon menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Bukan posisi kami untuk menentukan siapa menterinya, karena Presiden memiliki hak prerogatif, kami hormati itu," katanya.
43 nama calon menteri telah ditelusuri KPK dan PPATK dan hasilnya sudah diserahkan kembali ke Presiden Jokowi. Delapan di antaranya, masuk kategori merah.
"Ya kalau menterinya punya catatan merah, masyarakat sudah jelaslah menilai bahwa kabinet itu tidak bersih. Kita harap pemerintahan ke depan dipimpin oleh orang yang berintegritas dan bersih," kata Samad.
KPK berharap pemerintahan Jokowi-JK bebas dari menteri-menteri bersih. [Bowo Raharjo]
