Infografis
Suara.com - Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak akan terpajang di Ruang Rapat Paripurna di DPR. Hal itu karena memang sudah dalam aturan yang dibuat anggota dewan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan, memang pernah ada foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono di Ruang Paripurna. Namun, foto itu diturunkan dari tempatnya atas kesepakatan bersama.
Hal itu ditujukan supaya foto tersebut tidak dijadikan dalih adanya intervensi dari eksekutif kepada lembaga legislatif ini.
DPR memang bertugas sebagai pengawas dari tugas eksekutif, sehingga harus jauh dari intimidasi apapun supaya bisa bekerja dengan objektif, termasuk foto presiden.
"Di sini pernah ada gambar presiden tapi diminta diturunkan. Karena khawatir intervensi dari eksekutif," kata Fahri dalam Rapat Paripurna penetapan anggota Komisi DPR, di DPR, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Pantauan di lokasi, tidak ada foto presiden dalam Ruang Rapat Paripurna II. Biasanya, foto presiden dan wakil presiden diletakan di dekat lambang Burung Garuda Pancasila. Namun, di tempat tersebut, hanya ada noda hitam bekas tempat foto presiden dipasang.
Mengacu UU nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pasal 51 juncto pasal 53, menyatakan Lambang Negara (Garuda Pancasila) wajib dipasang di Gedung dan/atau Kantor Lembaga Negara. Sementara, gambar atau foto presiden dan/atau wakil presiden tidak wajib dipasang.
Pasal 55 ayat 1 huruf b menyatakan, "dalam hal lambang negara ditempatkan bersama dengan Bendera Negara, Gambar Presiden dan/atau Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan: gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara". [Bagus Santosa]
