Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan rekam jejak 43 nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjamin mereka bersih dari korupsi. Di antara nama-nama itu, tidak terdapat nama Ketua KPK Abraham Samad.
"KPK tidak ada untuk merekomendasi memilih ini atau itu, tapi hanya itu tadi (mengecek track record para calon), tidak ada nama pimpinan KPK yang masuk di situ (daftar)," kata Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK sekaligus juru bicara KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).
Kabarnya, Abraham Samad memang tidak masuk dalam daftar nama calon menteri, tapi dia akan dijadikan Jaksa Agung.
Lebih jauh, Johan Budi mengatakan tidak ada jaminan 100 persen bahwa orang yang selama tidak pernah bersentuhan dengan KPK, lantas bebas dari korupsi.
"Itu semacam catatan track record dari calon-calon yang disampaikan oleh Jokowi kepada pimpinan KPK. Namun tidak ada jaminan 100 persen yang tidak bersentuhan dengan KPK dan tidak melakukan korupsi," kata Johan Budi.
Jokowi melibatkan KPK dan PPATK sebelum mengumumkan nama menteri. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan mereka bebas dari kasus hukum. Jokowi-JK menginginkan kabinetnya diisi oleh orang-orang yang mau bekerja dan bersih. [Nikolaus Tolen]
